Pariaman – Dalam rangka persiapan menuju Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman adakan Rapat Koordinasi (Rakor) Laporan Harta Kekayaan Peyelenggara Negara (LHKPN) bersama Partai Politik pengusung calon Walikota dan Wakil Walikota pada hari rabu (13/12) di Aula KPU Kota Pariaman.

Arnaldi Putra,ST.,M.Si Selaku Divisi Teknis KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman harus sampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota Pariaman tahun 2018.

Ia juga menambahkan bakal calon yang sudah melakukan LHKPN ke KPK nantinya akan mendapatkan tanda terima dari KPU yang nantinya tanda terima tersebut menjadi salah satu syarat calon untuk melakukan pendaftaran ke KPU Kota Pariaman.

“bapaslon yang tidak melengkapi tanda terima penyerahan LHKPN bisa gagal ditetapkan sebagai pasangan calon karena tanda terima tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman” tegas Arnaldi.

 

Dalam teknis, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Kota Pariaman tahun 2018 KPU Kota Pariaman menerima pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada tanggal 8 hingga 10  Januari 2018.

 

Selanjutnya, Aisyah,SE.,M.AP juga menambahkan bahwa nantinya KPU Provinsi Sumatera Barat akan menyelenggarakan bimbingan teknis lanjutan terkait LHKPN ini dengan mendatangkan KPU RI selaku pemateri.

Ia juga menambahkan Bimtek LHKPN bersama KPK RI ini sesuai dengan rencana akan digelar pada tanggal 19 Desember 2017.

 

KPU Kota Pariaman