Pariaman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daearah (Pilkada) tahun 2018 dan Pemilu serentak tahun 2019 bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman, Pemerintah Kota Pariaman beserta stake holder Kota Pariaman mendeklarasikan Pemilu partisipatif dan tolak politik uang pada kamis (21/12) di Aula Balai Kota Pariaman.

Boedi Satria,SE selaku Ketua KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa KPU Kota Pariaman selaku penyelenggara merespon positif deklarasi yang dipelopori oleh Panwaslu Kota Pariaman ini.

Ia juga mengatakan sudah seharusnya masyarakat menyadari dampak buruk dari politik uang dan juga sekaligus sama dengan merendahkan harga martabat rakyat.

“selain itu KPU saat ini juga terus melakukan sosialisasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018, guna meningkatkan partisipasi pemilih dan terus menekankan penolakan politik uang ketengah masyarakat Kota Pariaman” ujar Boedi.

 

Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahudi mengatakan, deklarasi yang disepakati merupakan bentuk komitmen antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu dan stake holder lainnya bersama-sama mengawasi jalannya pemilu dan pilkada di kota Pariaman.

“Dengan adanya deklarasi tersebut, memperkuat keterlibatan seluruh pihak dalam mengawasi pelaksanaan pemilu untuk mencapai terselenggaranya pemilu yang berkeadilan,” ujarnya.

Disebutkannya, rakor dan deklarasi itu merupakan puncak dari sosialiasasi pengawasan partisipatif yang sebelumnya Panwaslu Kota Pariaman lakukan kepada mitra pengawasan strategis, baik itu melalui bimtek ataupun FGD.

“Kita (Panwaslu Kota Pariaman) telah mengadakan beberapa tahapan sosialisasi di antaranya kepada pemilih pemula, pemangku kepentingan, dan media massa,” ulasnya.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan peserta ataupun masyarakat kota Pariaman membuyarkan niat jika ingin melakukan praktik politik uang pada pilkada 2018. Pelaku politik uang akan dikenakan sanksi berat, baik pemberi ataupun penerima.

“Pada pilkada 2018, pemberi dan penerima politik uang mendapatkan sanksi yang sama sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016. Sedangkan pada pemilu serentak 2019, hanya pelaku pemberi politik uang saja yang dapat dijerat oleh hukum sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017,” tegas Elmahmudi.