Pariaman – Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017, KPU Kota Pariaman adakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik (Parpol) se Kota Pariaman terkait Jadwal Verifikasi Faktual Parpol calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 pada jumat (26/01) di Aula KPU Kota Pariaman.

 

Rakoor ini dihadiri oleh 12 Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2018 yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

 

Boedi Satria,SE selaku Ketua KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa Rakoor hari ini bertujuan untuk persiapan dalam verifikasi faktual terhadap Parpol calon peserta Pemilu tahun 2019 mendatang.

Ia juga menambahkan bahwa mengenai keputusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, KPU Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 5  Tahun 2018 atas perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, selanjutnya KPU RI juga mengeluarkan  Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“nantinya 12 Parpol ini juga akan dilakukan verifikasi faktual keanggotan, verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan dan keberadaan kantor Partai Politik” tutur Boedi.

Boedi juga menuturkan bahwa dengan adanya kegiatan rapat ini diharapkan adanya komunikasi antara Parpol dengan KPU Kota Pariaman, sehingga nanti proses verifikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

 

“pada verifikasi kali ini terdapat sedikit perbedaan pada verifikasi keanggotaan Parpol dengan sebelumnya, yang mana seluruh partai akan diambil sampel keanggotaan. Selanjutnya pada pembagian anggota partai yang akan dijadikan sampel, jika anggota Parpol lebih dari 100 maka sampel yang diambil sebanyak 5 persen dari jumlah anggota, namun jika anggota Parpol kurang dari 100 akan diambil 10 persen dari jumlah keanggotaan” jelas Boedi.

 

Sampel anggota parpol yang akan dilakukan verifikasi juga harus tersebar minimal di 50 persen kecamatan Kota Pariaman atau setara dengan 2 kecamatan yang ada di Wilayah Kota Pariaman.

 

Sesuai dengan tahapan verifikasi faktual Partai Politik Pasca Putusan MK ini, KPU Kota Pariaman akan melakukan verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan DPC Partai Politik pada tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2018.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman akan mengumumkan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 20 Februari 2018.

 

KPU Kota Pariaman