Pariaman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman adakan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder terkait Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 (09/04) di Aula Kementrian Agama Kota Pariaman.

Rapat Koordinasi Pendataan Pemilih Rawat INAP di Rumah Sakit/Klinik dan Tahanan di Polres serta warga binaan LAPAS Klas II.b Kota Pariaman. Hal ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Dicky Fernando selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Pariaman masih mengakomodir pindah memilih sampai dengan H-7 pukul 16.00 WIB dengan keadaan tertentu yaitu keadaan tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara dibuktikan dengan Surat Tugas.

Dalam rakor ini diundang Kapolres Kota Pariaman, Kepala Lapas Kota Pariaman, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman, Pimpinan Rumah Sakit dan Klinik se-Kota Pariaman, serta Ketua PPK Kota Pariaman.