Pariaman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman gelar Bimbingan Teknis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 di Aula Hotel Al Madinah Pariaman pada selasa (12/06) bersama tim Paslon Pilwako Pariaman 2018.

 

Alfiandri Zaharmi selaku Divisi Program dan Data dalam acara pembukaan menyampaikan bahwa nantinya LPPDK dari setiap pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 akan di lakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

“KPU Kota Pariaman sebelumnya sudah menetapkan KAP yang akan melakukan audit terhadap LPPDK dari Paslon pada Pilwako Pariaman ini” tutur Andi.

Ia juga menyampaikan bahwa tiga KAP yang sudah di tetapkan KPU Kota Pariaman yakni KAP Arif dan Glorius, KAP Rama Wendra dan KAP Helintono dan Rekan yang sebelumnya KAP tersebut sudah mengajukan penawaran ke KPU Kota Pariaman.

 

Terkait pengumpulan LPPDK, setiap pasangan calon harus menyerahkan LPPDK kepada KPU Kota Pariaman paling lambat pada tanggal 24 Juni 2018 pada pukul 18.00 Wib di Kantor KPU Kota Pariaman.

 

Aisyah,SE,M.AP selaku Divisi Hukum KPU Kota Pariaman juga menyampaikan bahwa setelah LPPDK diterima KPU Kota Pariaman pada tanggal 24 Juni 2018, selanjutnya KPU Kota Pariaman akan menyampaikan LPPDK ke KAP paling lambat 1 hari setelah diterima dari paslon untuk dilakukan audit oleh KAP paling lama 15 hari.

Aisyah juga menuturkan bahwa sebelumnya KPU Kota Pariaman sudah melakukan Bimtek terkait pelaporan dana kampanye pada tanggal 22-23 Maret 2018 di Hotel Basko Padang bersama ketiga tim dari Paslon.

“dalam bimtek hari ini KPU Kota Pariaman kembali mengadakan simulasi menggunakan Aplikasi Dana Kampanye yang digunakan dalam pelaporan dana kampanye pada Pilwako” jelas Aisyah.

Ia juga menambahkan keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan terkait pelaporan LPPDK tersebut akan dikenakan saksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

 

Selanjutnya KPU Kota Pariaman akan melakukan pengumuman terkait LPPDK pasangan calon setelah hasil audit dari KAP selesai dilaksanakan.

Terkait Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 sudah di atur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017.

 

KPU Kota Pariaman