Pariaman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman gelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye dalam Pemilihan Umum Serentak 2019 Tingkat Kota Pariaman (02/08) di Aula KPU Kota Pariaman.

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1000/PL.01.6-SD/06/KPU/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019 perihal Kegiatan Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2019, KPU Kota Pariaman adakan Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2019 tingkat Kota Pariaman bersama Bawaslu Kota Pariaman, Unsur Forkopimda, dan Peserta Partai Politik Pemilu 2019.

Tujuan Kegiatan ini untuk menerima masukan dari pihak-pihak terkait dalam Pemilu sebagai Bahan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019 dan juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan aturan kampanye Pemilu selanjutnya.

Acara Evaluasi Fasilitasi Kampanye dalam Pemilu 2019 dihadii oleh Forkpimda Kota Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman, Unsur Partai Politik se Kota Pariaman dan Media yang ada dikota Pariaman.

Komisioner KPU Kota Pariaman Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Parmas dan SDM, Abrar Aziz mengungkapkan Pertemuan ini akan disampaikan kepada KPU RI dalam daftar Invetarisasi masalah Pemilu 2019.

“acara ini dalam rangka mengumpulkan aspirasi dari semua elemen untuk disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi, agar penyelenggaran Pemilu kedepannya bisa lebih baik lagi, “ujarnya

Dalam Kegiatan ini KPU Kota Pariaman meminta saran dan pendapat para undangan terkait kampanye pemilu 2019 lalu, Ketua KPU Kota Pariaman Aisyah menyampaikan dalam pertemuan tersebut banyak masukan yang diterima oleh KPU Kota Pariaman , diantaranya titik-titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

“masukan kepada kami dari partai politik mengenai Zonasi Alat Peraga Kampaye yang kurang pas titik lokasinya,hal ini juga tentu berkaitan dengan Pemko Kota Pariaman, juga masalah regulasi Pemasangan APK, dan banyak juga yang menyampaikan tentang peraturanya. Dari Forkopimda memberikan masukan seperti kurangnya Koordinasi antara elemen-elemen yang terkait, “tuturnya.

Ia juga mengatakan, seperti yang diketahui bahwa tahapan kampanye untuk Pemilu 2019, merupakan salah satu bagian dari APK itu difasilitasi oleh KPU, kalau di tingkat kota yang difasilitasi berupa baliho dan spanduk dengan jumlah yang sama bagi setiap parpol peserta Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu 2019 banyak aspek yang harus dilalui, tapi aspek fasilitasi kampanye tersebut menjadi salah satu aspek yang tentunya oleh KPU pusat akan dilihat efektifitasnya di tingkat KPU kabupaten dan kota, atau di provinsi.

“Jadi kegiatan ini terkait evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu, spesifiknya tentang alat peraga kampanye (APK) bagi partai politik yang difasilitasi oleh KPU, butuh waktu dan anggaran yang cukup banyak, sehingga proses evaluasi ini memang diperintahkan KPU RI kepada semua KPU kabupaten atau kota maupun provinsi. Tentu capaian dari evaluasi ini akan menjadi bagian evaluasi untuk pelaksanaan pemilu ditahun-tahun yang akan datang,” pungkasnya.