RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BAGI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA
Pariaman, kota-pariaman.kpu.go.id
KPU Kota Pariaman yang diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Syufli serta Kasubbag Hukum dan SDM menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Gelombang II di Kota Tangerang, Banten pada tanggal 6 - 8 Agustus 2023.
Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI, dalam sambutan dan pembukaan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyusun produk hukum dan untuk menyeragamkan produk hukum yang akan dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu Sekretaris Jenderal KPU, Bernard Dermawan Sutrisno juga menyampaikan bahwa semua aktifitas Sekretariat KPU berkonsekuensi hukum. Untuk itu, diminta agar Sekretariat lebih cermat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan selalu meningkatkan kemampuannya.
Hari kedua dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber yang terdiri dari Ida Budhiati (Anggota KPU Tahun 2012 - 2017), Kurniawan (Tenaga Ahli Bawaslu RI), Roberia (Direktur Harmonisasu Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI), Sigit Joyo Wardono (Penata Kelola Pemilu Ahli Utama) dan Eberta Kawima (Deputi Bidang Dukungan Teknis) yang mengkaji tentang Produk Hukum KPU.
Selanjutnya dilanjutkan dengan materi tentang Publikasi Produk Hukum yang disampaikan oleh Eberta Kawima dan materi Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Inspektur Utama Sekretariat KPU RI, Nanang Priyatna.
Peserta kemudian dibagi menjadi 2 kelas untuk melakukan review terhadap tugas membuat Berita Acara dan Keputusan terkait PAW PPK dan Penetapan Daftar Calon Sementara.
Berdasarkan rapat koordinasi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
- Perlunya pemahaman komprehensif terhadap aturan hukum penyelenggaraan Pemilu khususnya terkait mekanisme pembentukan Keputusan dan Berita Acara
- Perlunya pemetaan aturan hukum dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu
- Perlunya analisa Daftar Inventaris Masalah yang timbul akibat dikeluarkannya produk hukum serta mekanisme penyelesaiannya
- Melakukan publikasi seluruh produk hukum melalui JDIH dan Media Sosial JDIH.
